Peningkatkan Pemahaman Kalangan Pemilih Pemula Tentang Bahaya Politik Uang dalam Pilkada Sleman
DOI:
https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.398Abstract
Pilkada serentak kembali dihelat pada tahun 2020 lalu. Ini juga yang dilakukan warga Sleman pada bulan September tahun lalu, yakni kembali mengikuti pesta demokrasi. Salah satu kecurangan dalam Pilkada yang harus diwasapadai adalah penggunaan politik uang untuk memenangkan pertarungan memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati Sleman. Kajian literatur sebelumnya, kesimpulan banyak pihak menyatakan, jika Pemilihan Legislatif tahun 2014 maupun Pilkada serentak merupakan perhelatan politik elektoral yang sarat akan politik uang.
Menanamkan budaya anti politik uang sangat penting dilakukan pada para pemilih pemula. Dengan jumlah yang banyak, pemilih pemula akan menjadi penentu dalam penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu. Pemilih pemula juga dalam posisi yang mudah dipengaruhi, termasuk soal iming-iming politik uang. Dalam sosialisasi yang dilakukan di Padukuhan Wonorejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman tampak pandangan jika praktik politik uang merupakan hal yang wajar. Dengan beberapa fakta di atas kemudian sosialisasi tentang bahaya politik uang dalam Pilkada menjadi sangat penting. Diharapkan, para pemilih pemula menggunakan hak pilihnya berdasarkan program yang diusung oleh kandidat, bukan karena iming-iming amplop atau uang.
References
Ambardi, Kuskrido, Mengungkap Politik Kartel, Strategi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Kepustakaan Populer Indonesia, Jakarta, 2009
Aspinal, Edward, Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif, Polgov UGM, Yogyakarta, 2014.
-----------, Sukmajati, 2015.Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in the 2014 Legislative Election], Research Centre for Politics and Government vol: issue : 2015.
Hicken, A. Clientelism. Annual Review of Political Science 14, 289-310, 2011.
Hutchcroft, P. Linking capital and countryside: Patronage and clientelism in Japan, Thailand and The Philipines. In Brun, D.A., & Diamond, L. (Ed), Clientelism, Social Policy and The Quality Democracy, (pp 174-203). University Press, 2014.
Mietzner, M. Party-financing in post-Soeharto Indonesia: Between state subsidies and political corruption. Contemporary Southeast Asia, 29(2), 238-263, 2007.
Scott, J.C. Patron–client politics and political change in Southeast Asia. American Political Science Review, 66(1), 91-113, 1972.
Shefter, M. Political parties and the state: The American historical experience. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Slater, D. Indonesia’s accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition, 61-69, 2004.
Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., Brusco, V. (2013). Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics. Cambridge, UK: Cambridge.
